Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo mengusulkan agar evaluasi ujian nasional (UN) yang sedang dilakukan pemerintah saat ini mencakup penghapusan fungsi UN sebagai penentu masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Menurutnya, UN sebaiknya cukup berfungsi sebagai pemetaan saja.
"Penggunaan hasil UN untuk masuk perguruan tinggi itu tidak pas. Sebaiknya seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan seleksi penerimaan mahasiswa atau tes masuk saja. UN jangan digunakan untuk penentuan masuk perguruan tinggi," kata Sulistiyo, Jakarta, Minggu (4/1).
Sulistiyo mengatakan, standar nilai UN tidak cocok jika dipakai untuk jurusan perguruan tinggi yang berbeda-beda. Dia mencontohkan, saat ini yang terjadi, mahasiswa kedokteran dan mahasiswa keguruan sama-sama disaring memakai UN melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
"Ini tidak cocok, sebab kalau masuk perguruan tinggi itu seleksinya harus berdasarkan minat dan bakat, bukan nilai UN," katanya.
Sulistiyo menambahkan, pemanfaatan hasil UN untuk masuk PTN juga mendorong siswa mendapatkan nilai tinggi dengan cara tidak jujur. Selain itu, kepala dinas pendidikan juga sering mendesak sekolah untuk meluluskan siswa dalam UN, sebab kepala dinas juga mendapat perintah dari bupati untuk meluluskan siswa-siswa di daerah.
Menurutnya, UN sering dipolitisasi oleh kepala daerah karena menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah.
"Maka PGRI mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengevaluasi UN. UN sebaiknya hanya dijadikan alat pemetaan saja," ujar Sulistiyo, yang juga menyorot tentang evaluasi UN dalam paparan akhir tahun 2014, awal pekan lalu.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, data hasil UN akan dioptimalkan untuk kepentingan siswa, orangtua, dan dinas pendidikan. Menurutnya, seorang peserta didik dapat mengetahui perbandingan rata-rata nilai UN miliknya, dengan rata-rata nilai UN tingkat sekolah, provinsi, maupun nasional.
"Hasil UN dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan lebih jauh dalam proses belajar mengajar di level individu," kata Anies.
Anies mencontohkan, siswa dapat mengetahui kelemahannya dalam materi trigonometri pada mata pelajaran matematika. Dia juga dapat membandingkan penguasaan terhadap materi itu dengan teman-teman di sekolahnya.
Nantinya, kata Menteri Anies, hasil UN juga dapat dimanfaatkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
"UN juga mulai digunakan sebagai rujukan bagi anak Indonesia yang ingin mendaftar ke sekolah di luar negeri," katanya.
Anies mengatakan, pemerintah sedang melakukan verifikasi lapangan untuk data para peserta UN, dengan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik). Dia mengatakan, kualitas UN diharapkan bisa meningkat, mulai dari kualitas soal hingga kredibilitas penyelenggaraannya.
Anies sudah menggelar rapat koordinasi (rakor) UN dengan perwakilan dinas pendidikan provinsi di Indonesia pada Senin (29/12). Rakor tersebut membahas persiapan logistik dokumen pengadaan penyelenggaraan UN tahun 2015.
Sebelumnya beredar kabar bahwa mendikbud akan mengganti UN menjadi evaluasi nasional. Dengan penggantian nama tersebut, UN akan dikembalikan kepada fungsi evaluasi mulai dari evaluasi kepada siswa, guru, dan sekolah. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari mendikbud.
Post a Comment